Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang mewajibkan lantunan selawat Busyro setelah lagu Indonesia Raya terus menarik perhatian publik. Aturan ini diterapkan dalam berbagai agenda resmi pemerintah, mulai dari apel pagi hingga rapat seremonial. Perubahan kecil dalam alur kegiatan tersebut kini menjadi bagian dari rutinitas sebagian instansi di lingkungan Pemprov Kepri.
Alasan Pemerintah Mengangkat Selawat Busyro
Selawat Busyro dipilih karena dinilai memiliki karakter yang lembut dan menenangkan. Tradisi ini juga sudah lama melekat dalam budaya masyarakat Melayu, sehingga pemerintah menilai pengadopsiannya ke dalam kegiatan ASN dapat memperkuat nilai moral serta ketenangan batin sebelum memulai pekerjaan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pemaksaan agama, melainkan refleksi budaya lokal yang dianggap wajar untuk dihadirkan dalam ruang birokrasi.
Penjelasan tersebut diberikan untuk menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul dari masyarakat maupun internal ASN. Pemerintah mengakui bahwa keberagaman keyakinan harus tetap dihormati dalam penerapan setiap aturan.
Beragam Pendapat dari ASN
ASN memberikan tanggapan yang cukup variatif. Sebagian pegawai merasa bahwa selawat membawa suasana damai dan menambah fokus sebelum menjalankan aktivitas administrasi. Mereka menilai rutinitas ini mudah dilakukan tanpa mengganggu jadwal kegiatan.
Namun tidak sedikit ASN yang mengharapkan adanya panduan baku agar pelaksanaan selawat Busyro tidak menimbulkan salah pengertian, terutama pada instansi yang memiliki pegawai lintas agama. Mereka ingin instruksi yang lebih rinci mengenai teknis pelaksanaannya, agar setiap instansi dapat menjalankan kebijakan ini secara proporsional.
Reaksi Publik dan Pengamat
Masyarakat ikut memberikan pendapat melalui berbagai saluran. Ada yang menilai kebijakan ini merupakan langkah positif untuk menjaga nilai budaya lokal dan membawa nuansa religius yang menenangkan dalam kegiatan pemerintahan. Sebagian lain mengingatkan bahwa penerapan unsur religius dalam birokrasi harus tetap mempertimbangkan asas netralitas dan inklusivitas.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa instruksi ini masih bisa berjalan efektif apabila disertai komunikasi yang baik. Mereka menyoroti pentingnya penjelasan resmi agar tidak muncul persepsi yang bertentangan.
Dampak di Lingkungan Kerja
Penerapan selawat Busyro di beberapa instansi berjalan lancar, dengan sebagian pegawai yang sudah terbiasa melantunkannya. Dalam kegiatan seperti apel pagi, perubahan alur acara tidak menimbulkan gangguan berarti. Namun beberapa instansi lain mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi untuk memastikan keseragaman.
Secara psikologis, beberapa pegawai merasa suasana apel menjadi lebih khidmat dan tenang. Walaupun begitu, pemerintah tetap diminta untuk memperjelas batasan agar tidak terjadi interpretasi yang keliru.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah provinsi menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebijakan ini tidak memunculkan perbedaan persepsi di antara pegawai. Penguatan sosialisasi, pedoman tertulis, serta ruang dialog yang terbuka dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan berjalan inklusif.
Jika dikelola dengan tepat, kebijakan selawat Busyro dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif, bernilai budaya, dan tetap menghargai keberagaman ASN.
