Dorongan Harmonisasi Hukum yang Berlarut
RUU Penyesuaian Pidana menjadi prioritas karena sejumlah aturan pidana yang masih berlaku dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru. Di berbagai undang-undang sektoral, rumusan sanksi masih menggunakan standar lama yang tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum nasional. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kerancuan bagi aparat dan membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran. Dengan mempercepat pembahasan, DPR berharap tercipta keselarasan aturan sehingga pelaksanaan hukum bisa berjalan lebih terstruktur dan konsisten.
Tingginya Sorotan Publik terhadap Keadilan Pidana
DPR menghadapi tekanan publik yang cukup besar terkait maraknya disparitas putusan pidana. Masyarakat menilai beberapa kasus menunjukkan ketidakseimbangan vonis yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Situasi ini membuat DPR perlu bergerak cepat merespons aspirasi publik melalui pembaruan aturan yang lebih jelas. Percepatan pembahasan RUU dipandang sebagai bagian dari solusi untuk memperbaiki kualitas hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Kebutuhan Menyokong Penerapan KUHP Baru
Pengesahan KUHP baru membawa konsekuensi besar terhadap sistem hukum nasional. Banyak ketentuan dalam KUHP baru tidak dapat dijalankan tanpa aturan pelengkap yang mengatur teknis implementasinya. RUU Penyesuaian Pidana berperan menjadi jembatan antara aturan baru dan undang-undang sektoral yang masih berlaku. DPR mempercepat pembahasan agar tidak terjadi kekosongan regulasi yang dapat menghambat penegakan hukum serta mengacaukan masa transisi.
Perkembangan Modus Kejahatan yang Semakin Kompleks
Perubahan teknologi dan kehidupan digital menciptakan pola kejahatan baru yang lebih canggih, seperti pencurian data, penipuan daring, dan kejahatan berbasis sistem elektronik. Aturan lama tidak lagi cukup untuk menjangkau seluruh variasi tindak kejahatan modern tersebut. Karena itu, percepatan pembaruan kebijakan pidana dianggap penting agar hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. DPR menilai bahwa semakin cepat aturan diperbarui, semakin kecil pula celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku.
Upaya Menyelesaikan Agenda Legislasi Tepat Waktu
Setiap masa sidang, DPR memiliki daftar RUU prioritas yang harus dirampungkan. RUU Penyesuaian Pidana sudah lama masuk daftar tersebut sehingga penyelesaiannya menjadi target yang harus dipenuhi. Percepatan ini dilakukan untuk mencegah penundaan kembali yang bisa memperpanjang beban legislasi pada masa sidang berikutnya. Menyelesaikan pembahasan lebih cepat juga menjadi bentuk komitmen DPR dalam menjaga produktivitas dan efisiensi kinerja legislasi.
